Penulis : Muhammad Jasuli Sohibud Dahlan
Politik adalah ilmu
dalam mengelola, mengatur, dan mengarahkan suatu komunitas, negara, atau
masyarakat. Politik berfokus pada pembagian kekuasaan, pengambilan keputusan, serta
penyususnan aturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan Bersama. Selain itu,
politik juga melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan, maupun Gerakan
masyarakat.
Dalam konteks yang
lebih luas, politik dapat mencakup interaksi, kerjasama, dan konflik antara
kelompok atau individu untuk mencapai tujuan tertentu, baik di tingkat lokal,
nasional maupun, internasional. Sistem politik, seperti demokrasi monarki, atau
otoritarianisme, menentukan bagaimana kekuasaan dikelola dan siapa yang
memiliki wewenang untuk membuat keputusan.
Dinasti adalah suatu
sisem pemerintahan atau kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam
satu keluarga atau keturunan tertentu. Dalam sebuah dinasti, kekuasaan biasanya
berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, biasanya dari orang tua
kepada anak. Sistem dinasti umumnya diterapkan dalam pemerintahan kerajaan
monarki, dimana raja, ratu, sultan, atau kaisar yang berkuasa berasal dari sat
ugaris keturunan tertentu.
Dalam sejarah, dinasti
sering kali memerintah selama beberapa generasi, dan nama dinasti tersebut
dapat menjadi identitas bagi suatu periode dalam sejarah, selain itu, dinasti
juga dapat terjadi dalam konteks non-pemerintahan, misalnya dalam bisnis atau
organisasi di mana kepemimpinan diteruskan dalam keluarga yang sama.
Secara umum, Politik
dan Dinasti tidak mempunyai keterkaitan, tapi dalam hal ini jika Politik dan
Dinasti disatukan akan anyak menimbulkan pro dan kontra. Nah maksud penulis
mengangkat judul ini akan mengajak anda berdiskusi tentang Politik Dinasti yang
sebagaimana terjadi di negeri tercinta kita saat ini.
Beberapa
waktu lalu, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, menarik perhatian
publik karena mengusung semua anggota keluarganya menjadi bakal calon
anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Publik menilai hal itu sebagai bentuk
upaya membangun dinasti politik yang dapat merusak demokrasi.
Tidak
berhenti sampai disitu, publik kembali dikejutkan dengan manuver politik yang
dilakukan oleh salah satu putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang
bergabung lalu langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kaesang terjun ke dunia politik menyusul jejak ayahnya, kakaknya Gibran
Rakabuming Raja, dan iparnya Boby Nasution. Hal ini juga dinilai publik sebagai
bagian dari rencana untuk melanggengkan dinasti politik keluarganya.
Hal ini menyebabkan
Peringan Darurat Garuda Biru yang menjadi tren di berbagai media sosial, yaitu
gerakan massal berupa ajakan kepada masyarakat untuk mengawal Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) dan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024.
Untuk
mengatasi masalah ini, ada beberapa teori dan strategi yang bisa diupayakan:
1. Pembatasan Masa Jabatan dan Pembatasan Jabatan
Keluarga
- Teori:
Pembatasan masa jabatan dapat mengurangi peluang seseorang memonopoli
kekuasaan dalam jangka panjang
- Implementasi:
Kebijakan ini perlu diatur dalam undang-undang. Misalnya, dalam beberapa
sistem politik, kerabat pejabat yang sedang atau pernah menjabat dilarang
mencalonkan diri untuk jabatan yang sama atau dalam wilayah yang sama
hingga jangka waktu tertentu.
- Teori:
Transparansi adalah prinsip yang mempromosikan keterbukaan informasi bagi publik.
- Implementasi: Dengan
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pengawasan publik terhadap
pejabat lebih baik sehingga praktik politik dinasti yang cenderung nepotis
dapat diminimalisir. Misalnya, melalui penguatan lembaga pengawas, seperti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memantau dan mengawasi kinerja
pejabat daerah.
- Teori:
Partisipasi publik yang tinggi dalam proses politik dan pemahaman yang
baik tentang hak-hak sipil dapat mendorong masyarakat memilih pemimpin
berdasarkan kapabilitas, bukan garis keturunan.
- Implementasi:
Pemerintah dapat memfasilitasi pendidikan politik untuk masyarakat. Selain
itu, organisasi masyarakat sipil (OMS) bisa memainkan peran penting dalam
memberikan kesadaran politik kepada masyarakat untuk memahami dampak
negatif politik dinasti dan pentingnya memilih pemimpin yang kompeten dan
memiliki integritas.
- Teori:
Media massa dan media sosial merupakan alat untuk menyebarkan informasi
dan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak politik dinasti.
- Implementasi:
Media memiliki kekuatan untuk mengekspos praktik-praktik politik dinasti
yang tidak sehat. Dengan kebebasan pers yang kuat dan independen, serta
keterlibatan aktif masyarakat di media sosial, praktik politik dinasti
dapat terungkap dan mendapat tekanan sosial.
- Teori:
Politik dinasti sering kali berjalan seiring dengan praktik KKN, sehingga
penegakan hukum yang tegas dan independen sangat diperlukan.
- Implementasi:
Aparat penegak hukum perlu menjalankan fungsi mereka tanpa intervensi dari
pihak berkuasa. Selain itu, penguatan hukum anti-KKN yang menyasar
kepentingan pribadi dalam politik akan membantu mencegah politik dinasti.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
3. Penguatan Partisipasi Publik dan Pendidikan
Politik
4. Peningkatan Peran Media dan Teknologi Informasi
5. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Praktik KKN
(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
Secara
keseluruhan, penyelesaian politik dinasti membutuhkan sinergi antara kebijakan
pemerintah, kesadaran masyarakat, partisipasi politik, dan peran media.
Upaya-upaya tersebut harus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan
untuk menciptakan sistem politik yang adil dan berintegritas.
Muhammad Jasuli Sohibud Dahlan, Mahasiswa STAI Al Anwar Sarang Rembang