Tahun 2025
menjadi tahun ujian berat bagi integrasi politik Indonesia. Di tengah
polarisasi sosial yang semakin mengeras, ketimpangan pembangunan, dan krisis
legitimasi pemerintah, tantangan menjaga persatuan nasional semakin kompleks.
Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) menekankan bahwa pemerintah yang
legitimate harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan di bawah payung
identitas nasional. Namun, realitas politik Indonesia 2025 justru menunjukkan
sebaliknya: fragmentasi semakin dalam, dan integrasi politik terancam gagal.
Berdasarkan teori
Weiner, integrasi politik terbagi dalam lima jenis: integrasi bangsa,
wilayah, nilai, elit-massa, dan tingkah laku. Artikel ini akan mengkritisi
masalah Indonesia 2025 melalui lensa kelima jenis integrasi tersebut.
1. Integrasi
Bangsa: Ancaman Disintegrasi dan Politik Identitas
Integrasi bangsa
merujuk pada kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Namun, di 2025, politik
identitas semakin menguat, terutama menjelang Pemilu 2029. Konflik berbasis
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) kembali dipolitisasi, memperlemah
rasa kebangsaan.
Contoh nyata
adalah meningkatnya gerakan separatisme lokal di Papua dan
Aceh, yang tidak hanya dipicu ketidakadilan ekonomi, tetapi juga kegagalan
negara dalam membangun narasi kebangsaan yang inklusif. Pemerintah justru
merespons dengan pendekatan keamanan, alih-alih dialog politik, sehingga
memperparah kecurigaan terhadap Jakarta.
2. Integrasi
Wilayah: Ketimpangan Pembangunan dan Sentralisasi Kekuasaan
Integrasi wilayah
mensyaratkan pemerataan pembangunan agar tidak ada daerah yang merasa
terpinggirkan. Namun, pada 2025, kesenjangan Jawa-luar Jawa semakin
lebar. Infrastruktur seperti jalan tol dan bandara terkonsentrasi di Pulau
Jawa, sementara daerah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi masih tertinggal.
Selain itu, otonomi
daerah yang tidak efektif membuat banyak pemerintah lokal bergantung
pada pusat. Alih-alih mendorong kemandirian, kebijakan fiskal pemerintah justru
memperkuat sentralisasi, memicu kekecewaan di daerah.
3. Integrasi
Nilai: Konflik Ideologi dan Degradasi Pancasila
Pancasila
seharusnya menjadi common platform yang mempersatukan perbedaan. Namun, di
2025, nilai-nilai kebangsaan semakin tergerus oleh pragmatisme politik.
Elite lebih memanfaatkan isu agama dan etnis untuk mobilisasi massa daripada
memperkuat konsensus nasional.
Contohnya, polarisasi
politik pasca-Pemilu 2024 masih membekas. Kelompok oposisi terus
mempertanyakan legitimasi pemerintah, sementara kelompok pendukung kekuasaan
menggunakan narasi "anti-radikal" untuk membungkam kritik. Akibatnya,
Pancasila hanya menjadi simbol tanpa makna substantif.
4. Integrasi
Elit-Massa: Oligarki dan Kesenjangan Politik
Menurut Weiner,
integrasi elit-massa mensyaratkan komunikasi politik yang sehat antara penguasa
dan rakyat. Namun, di 2025, oligarki semakin menguat, dengan
segelintir elite mengontrol sumber daya politik dan ekonomi.
Partai politik
lebih berfungsi sebagai mesin kekuasaan ketimbang saluran aspirasi
rakyat. Rakyat miskin dan kelas menengah semakin teralienasi,
sementara elite sibuk berebut proyek anggaran. Demonstrasi buruh dan mahasiswa
kerap diabaikan, memperlihatkan betapa pemerintah gagal menjadi penengah
kepentingan.
5. Integrasi
Tingkah Laku: Kekerasan Politik dan Budaya Intoleransi
Integrasi tingkah
laku mengacu pada kesediaan masyarakat menerima perbedaan dan menyelesaikan
konflik secara damai. Sayangnya, kekerasan politik dan intoleransi
masih tinggi di 2025.
Kasus pembubaran
diskusi kritis, persekusi minoritas, dan ujaran kebencian di media sosial menunjukkan
bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerima nilai-nilai demokrasi. Negara
seringkali absen dalam menegakkan hukum, membiarkan kelompok intoleran
bertindak sewenang-wenang.
Kesimpulan:
Perlunya Reorientasi Kebijakan Integratif
Berdasarkan
analisis di atas, Indonesia 2025 sedang mengalami krisis integrasi
multidimensi. Pemerintah gagal menjadi integrator yang legitimate, justru
memperdalam fragmentasi melalui kebijakan yang reaktif dan tidak inklusif.
Solusinya adalah:
- Memperkuat dialog kebangsaan dengan melibatkan semua
kelompok, termasuk oposisi dan daerah konflik.
- Mendorong pemerataan pembangunan dan otonomi daerah yang
bermakna.
- Menegakkan Pancasila secara
substantif, bukan
sekadar retorika.
- Memutus oligarki dengan reformasi politik dan
ekonomi yang inklusif.
- Menindak tegas kekerasan politik dan membangun budaya toleransi.
Tanpa upaya
serius, Indonesia bisa terjerumus ke dalam disintegrasi politik yang
lebih parah. Integrasi bukan hanya tentang stabilitas, tetapi juga keadilan
dan legitimasi. Pemerintah harus segera bertindak sebelum semuanya
terlambat.
Hadhro Misfalah Ridho
Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar Sarang Rembang