Pembangunan ekonomi seharusnya berpijak pada prinsip: “Rakyat menjadi subyek dalam pembangunan ekonomi, artinya pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan.” Pernyataan penting ini menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada rakyat sebagai pusat dan tujuan, bukan sekadar alat bagi kepentingan modal, negara, atau pasar. Dalam implementasinya, sebagaimana dijelaskan dalam buku Demokrasi Politik Indonesia, pembangunan harus merujuk pada tiga dimensi: teleologis, etis, dan integratif.
Namun dalam realitas kontemporer Indonesia, khususnya dalam Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua, prinsip-prinsip ini tampak dikaburkan. MIFEE justru mencerminkan wajah pembangunan yang elitis dan eksploitatif. Proyek pangan-energi berskala besar ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk “genosida ekologis”, merampas ruang hidup masyarakat adat Malind Anim tanpa persetujuan penuh dan menciptakan krisis ekologis dan sosial yang mendalam.
Dimensi Teleologis yang Disimpangkan
Dalam dimensi teleologis, pembangunan semestinya selaras dengan tujuan pendirian negara: mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara merata. Negara wajib menjamin hak-hak ekonomi rakyat dan menolak bentuk hegemoni kekayaan alam oleh segelintir pihak.
Namun dalam kasus MIFEE, negara justru berpihak pada korporasi. Ribuan hektar hutan adat di Merauke dialihkan untuk investasi pangan dan energi skala industri tanpa memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan atau hasilnya. Proyek ini bahkan didukung oleh regulasi dan kekuatan keamanan negara yang membungkam penolakan masyarakat lokal.
Alih-alih membuka peluang akses ekonomi yang adil, MIFEE justru menjadi sarana perampasan ruang hidup dan pengabaian hak-hak dasar rakyat. Ini adalah bentuk penyimpangan serius terhadap tujuan teleologis pembangunan nasional.
________________________________________
Dimensi Etis yang Ditinggalkan
Secara etis, rakyat seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai pelaku pembangunan, tetapi juga sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Artinya, pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Malind Anim tidak dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek MIFEE. Dalam banyak laporan investigatif, ditemukan bahwa mereka tidak diberi informasi utuh, tidak mendapatkan persetujuan bebas dan sadar (free, prior and informed consent/FPIC), serta tidak mendapatkan ganti rugi yang adil.
Dalam hal ini, rakyat hanya dijadikan obyek pembangunan. Mereka dikorbankan demi kepentingan modal dan produksi nasional, yang hasilnya pun tidak jelas mengalir kembali kepada masyarakat lokal. Pembangunan semacam ini kehilangan dimensi etis yang seharusnya melekat padanya.
Dimensi Integratif yang Terabaikan
Dalam kerangka integratif, rakyat sebagai individu juga merupakan bagian dari komunitas. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan ekologis masyarakat.
Namun Proyek MIFEE mengancam kelestarian hutan adat, pola hidup subsisten masyarakat Malind yang bergantung pada hutan, serta merusak hubungan spiritual antara manusia dan alam yang menjadi inti budaya mereka. Pembangunan yang tidak sensitif terhadap keberlanjutan komunitas dan ekosistem justru menciptakan disintegrasi sosial, mencabik-cabik identitas kolektif, dan memicu konflik horisontal maupun vertikal.
Ini adalah kegagalan nyata dalam penerapan dimensi integratif dalam pembangunan ekonomi.
________________________________________
Penutup: Evaluasi Ulang Model Pembangunan
Kasus MIFEE menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih kerap mengabaikan dimensi teleologis, etis, dan integratif sebagaimana ditekankan dalam buku Demokrasi Politik Indonesia. Negara, alih-alih menjadi pelindung rakyat, justru kerap tampil sebagai fasilitator modal yang menggerus hak-hak masyarakat adat.