Muhammad Syahrul Maulana, Mahasiswa STAI Al Anwar Sarang Rembang
Ketimpangan sosial merupakan salah satu isu yang semakin menonjol dalam masyarakat modern. Di Indonesia, masalah ini mencerminkan realitas ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap layanan publik, serta perlakuan hukum dan sosial. Ketimpangan sosial bukan hanya masalah ekonomi semata, melainkan juga pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia sebagaimana dijelaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks ini, konsep hak asasi manusia (HAM) menjadi sangat relevan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis dan merespons ketimpangan tersebut.
Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus", HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun. Salah satu aspek penting dalam HAM adalah hak atas kesejahteraan, yang mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ketimpangan sosial menjadi bentuk nyata pelanggaran terhadap hak-hak ini, karena sekelompok masyarakat tidak mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang yang tersedia.
Di Indonesia, ketimpangan sosial terlihat dari kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang semakin melebar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks gini, yang mengukur tingkat ketimpangan, masih berada pada angka yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan adanya sebagian kecil masyarakat yang menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara mayoritas lainnya hidup dalam keterbatasan.
Jimly menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan dan melindungi HAM, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara wajib menyediakan kebijakan publik yang mendukung pemerataan akses dan kesempatan. Namun, pada kenyataannya, kebijakan pemerintah sering kali lebih berpihak kepada kelompok elit atau korporasi besar, sementara kelompok rentan seperti buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat justru mengalami marginalisasi.
Ketimpangan sosial juga berimplikasi pada pelanggaran hak sipil dan politik. Misalnya, orang miskin sering kali tidak memiliki suara yang efektif dalam proses politik karena kurangnya pendidikan, informasi, atau bahkan karena praktik-praktik politik uang yang membungkam suara mereka. Dalam bukunya, Jimly menyatakan bahwa demokrasi tanpa pemerataan kesejahteraan justru akan menghasilkan tirani mayoritas atau dominasi minoritas yang tidak adil. Oleh karena itu, HAM harus dipahami secara holistik, tidak hanya dalam kerangka kebebasan individu, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial.
Selain itu, ketimpangan sosial juga berkontribusi pada pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang tidak langsung tetapi sistemik. Misalnya, akses kesehatan yang buruk di daerah terpencil menyebabkan kematian ibu dan anak yang seharusnya dapat dicegah. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas pelayanan kesehatan yang memadai.
Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan HAM dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan menghapuskan hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan ketimpangan.
Ketimpangan sosial bukan hanya masalah ekonomi, tetapi merupakan masalah HAM yang harus ditangani secara serius. Mengutip pemikiran Jimly Asshiddiqie, perlindungan terhadap HAM bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga memastikan keadilan sosial melalui distribusi kekuasaan dan sumber daya secara adil. Oleh karena itu, dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik, pemerintah harus menempatkan prinsip HAM sebagai fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat.